Penambangan Kripto di Rusia Resmi Kena Pajak

Penambangan Kripto di Rusia Resmi Kena Pajak

Jakarta – Layanan Pajak Federal Rusia (FNS) mengumumkan pada 3 Februari bahwa individu dan bisnis yang terlibat dalam penambangan aset digital kini diwajibkan melaporkan penghasilan mereka melalui akun pribadi. Kebijakan ini menandai langkah besar dalam regulasi industri kripto di Rusia, sekaligus memperketat pengawasan terhadap aktivitas penambangan aset digital.

Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (7/2/2025), aturan

ini sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 259-FZ, yang mengatur legalitas penambangan kripto serta sistem perpajakannya. Pemerintah Rusia mewajibkan para

penambang kripto untuk melaporkan jumlah mata uang digital yang mereka tambang paling lambat tanggal 20 setiap bulan setelah aset tersebut dihasilkan.

Penerapan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam industri kripto serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang ada.

Dengan demikian, Rusia berharap dapat mengendalikan dampak ekonomi dari industri ini serta mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor yang sebelumnya kurang terawasi.

Pajak Progresif untuk Penambang Kripto

Pajak yang dikenakan pada penambang bersifat progresif, dengan tarif berbeda berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Pendapatan hingga USD 23.976 akan dikenakan tarif pajak sebesar 13%, sedangkan jumlah di atas itu dikenakan pajak 15%. Skema perpajakan ini serupa dengan sistem pajak penghasilan pribadi yang berlaku di Rusia.

Dengan adanya regulasi ini, Rusia berusaha menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memastikan bahwa sektor kripto tidak menjadi area abu-abu yang lolos dari kewajiban perpajakan. Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi aktivitas ilegal dalam ekosistem kripto, termasuk pencucian uang dan pendanaan ilegal.

Sistem Pelaporan Pajak Kripto

Untuk mengakses sistem pelaporan, wajib pajak harus masuk ke akun pribadi mereka dengan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat. Akun ini terintegrasi dalam layanan digital FNS, memungkinkan individu maupun bisnis untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien.

Pengusaha perorangan dan badan hukum yang masuk dalam Daftar Penambang dan Operator diwajibkan melaporkan hasil penambangan mereka kepada otoritas pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan No. 1464 yang disahkan pemerintah Rusia pada 31 Oktober 2024. Peraturan ini juga mengharuskan penambang untuk mengajukan laporan pendapatan serta jumlah kripto yang berhasil mereka tambang dalam periode tertentu.

Dengan adanya sistem digital ini, pemerintah berharap dapat mengurangi tingkat penghindaran pajak di sektor kripto. Selain itu, sistem ini juga dirancang untuk mempermudah pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa perlu melalui proses administratif yang rumit.

Hanya Entitas yang Penuhi Syarat Hukum yang Diizinkan

Pemerintah Rusia juga memberlakukan kriteria ketat terhadap siapa saja yang diizinkan untuk melakukan aktivitas penambangan kripto secara legal. Hanya individu dan entitas yang memenuhi persyaratan hukum yang dapat terdaftar dalam daftar penambang resmi.

Kelompok yang tidak diizinkan untuk terlibat dalam penambangan kripto meliputi:

• Individu yang pernah dihukum atas kejahatan keuangan.
• Entitas yang masuk dalam daftar hitam terkait anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
• Badan usaha yang tidak memenuhi standar integritas bisnis menurut Undang-Undang Federal No. 259-FZ.

Dengan membatasi akses ke industri ini, Rusia berusaha memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang memiliki rekam jejak baik yang bisa berpartisipasi. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah industri kripto digunakan sebagai sarana untuk aktivitas ilegal.

Larangan Penambangan Kripto di Beberapa Wilayah

Sebagai langkah tambahan dalam pengendalian industri kripto, Rusia juga telah memberlakukan larangan penambangan aset digital di beberapa wilayah tertentu. Pada November 2024, pemerintah melarang aktivitas ini di sejumlah area, termasuk beberapa bagian Ukraina yang telah direbut oleh Rusia.

Larangan ini mulai berlaku pada Desember 2024 dan akan diterapkan hingga Maret 2031. Pemerintah Rusia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di wilayah tersebut. Penambangan kripto diketahui sebagai aktivitas yang membutuhkan konsumsi energi sangat tinggi, yang dapat memperburuk kondisi pasokan listrik di daerah-daerah yang sudah mengalami defisit energi.

Baca juga : Bitcoiners Kritik Donald Trump Soal Rencana Cadangan Aset Digital AS

Dengan diberlakukannya pajak ini, banyak pelaku industri kripto di Rusia mulai mempertimbangkan langkah-langkah baru untuk tetap beroperasi secara efisien. Beberapa kemungkinan dampaknya antara lain:

1. Meningkatnya Biaya Operasional – Dengan tarif pajak yang cukup tinggi, para penambang kripto harus memperhitungkan ulang biaya operasional mereka. Hal ini bisa berdampak pada profitabilitas mereka, terutama bagi individu atau usaha kecil yang tidak memiliki kapasitas operasional besar.
2. Munculnya Pasar Gelap – Seperti yang telah terjadi di beberapa negara lain yang mengenakan pajak tinggi pada industri kripto, ada kemungkinan sebagian penambang akan memilih beroperasi di luar sistem resmi guna menghindari pajak. Hal ini bisa meningkatkan risiko aktivitas ilegal dan penyalahgunaan kripto untuk kepentingan kejahatan keuangan.
3. Peningkatan Investasi dalam Teknologi Efisiensi Energi – Dengan larangan penambangan di beberapa wilayah dan meningkatnya biaya operasional akibat pajak, perusahaan penambangan mungkin akan mulai berinvestasi dalam teknologi yang lebih hemat energi guna meningkatkan efisiensi mereka.
4. Regulasi yang Lebih Ketat – Langkah pajak ini mungkin hanya awal dari regulasi lebih lanjut terhadap industri kripto di Rusia. Pemerintah kemungkinan akan terus memantau perkembangan industri ini dan menerapkan kebijakan tambahan guna memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

5. Dampak Pajak Kripto terhadap Industri di Rusia

Penambangan kripto di Rusia kini resmi dikenakan pajak, dengan tarif progresif berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, mengendalikan industri kripto, dan mengoptimalkan pendapatan pajak dari sektor ini.

Selain itu, sistem pelaporan pajak berbasis digital telah diterapkan guna mempermudah wajib pajak dalam melaporkan penghasilan mereka. Namun, hanya entitas yang memenuhi persyaratan hukum yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam industri ini.

Pemerintah juga menerapkan larangan penambangan di beberapa wilayah guna mengatasi permasalahan pasokan listrik, serta mencegah penyalahgunaan aset digital untuk kepentingan ilegal.

Dengan kebijakan ini, Rusia menunjukkan keseriusan dalam mengatur industri kripto, sekaligus memberikan tantangan baru bagi para pelaku industri yang harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap bertahan dalam ekosistem yang semakin ketat regulasinya.